Oleh karena itu, Pemerintrah Provinsi (Pemprov DKI) sangat hati-hati dalam menjalankan kebijakan pembangunan rusun untuk korban banjir dan warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi agar pembangunan rusun itu benar-benar bermanfaat dalam penataan kota dan dimanfaatkan oleh warga yang kurang mampu.

“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak rusun yang dibangun di Jakarta, tapi yang menempati rusun tersebut bukan warga korban banjir atau warga miskin, melainkan masyarakat golongan menengah ke atas,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Mantan Sekda DKI Jakarta itu mencontohkan, pembangunan rusun KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya, rusun tersebut dibangun untuk masyarakat ekonomi lemah. Namun, begitu rusun tersebut jadi, ternyata yang menempatinya bukan warga kurang mampu.

“Hampir semua penghuninya berasal dari kalangan keluarga mampu, bahkan kalangan sarjana,” jelas pria yang sudah 28 tahun meniti karir di lingkungan Pemprov DKI tersebut.

Hal itu disebabkan beberapa faktor seperti ketidakmampuan keluarga miskin untuk membayar cicilan kapling rumah susun.

"Sebagian warga miskin hanya mampu membayar cicilan untuk menyewa kapling di rusun. Bahkan hanya ada yang mampu menyewa dengan hitungan harga sewa satu kapling Rp 3.000 per hari. Nah, hal ini harus menjadi perhatian utama. Karena itu, pembangunan rusun harus memperhatikan kemampuan ekonomi warga dan untuk masyarakat mana rusun tersebut dibangun,” kata Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur/Raum Und Umweltplanung-Baungenieurwesen Universitas Kaiserlautern, Jerman, tahun 2000 ini.

Pria kelahiran Jakarta 10 April 1948 itu mengatakan pembangunan rumah susun memang salah satu alternatif untuk relokasi korban banjir yang tinggal di bantaran.

Namun, kata Bang Fauzi—begitu dia akrab disapa—mengatakan pihaknya menemui kendala dalam membangun rusun di Jakarta. Pasalnya, lahan yang tersedia sangat terbatas. “Salah satu solusinya, yaitu pembangunan permukiman secara vertikal. Tapi cara ini tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi," ungkapnya.

Selain itu, eks Kepala Dinas Pariwisata (1993-1998) ini juga mengaku ada kendala lain, yaitu kesadaran warga Jakarta, khususnya warga di bantaran kali untuk menempati rumah susun.

“Seperti yang Anda ketahui, kita sudah berulang kali menawarkan rusun kepada warga Kampung Melayu. Tapi hingga kini sebagian warga masih keberatan dengan alasan sempit dan mahal. Selain itu, mereka juga juga keberatan dengan status hak sewa yang berlaku selama ini.

“Warga maunya rusun itu benar-benar murah, cukup menampung seluruh anggota keluarga, dan menjadi hak milik. Ke depan, ini harus menjadi perhatian,” pungkasnya.